Izin Usaha Industri Kosmetik yang Wajib Anda Ketahui

Mitra adev, di tengah pesatnya pertumbuhan industri kecantikan Indonesia, izin usaha industri kosmetik bukan lagi sekadar dokumen pelengkap, tetapi sudah menjadi fondasi utama untuk menjalankan bisnis yang legal, aman, dan berkelanjutan. 

Menurut laporan BPOM tahun 2024, lebih dari 1.200 produk kosmetik ilegal ditarik dari pasaran karena tidak memiliki izin edar resmi. 

Produk-produk ini bukan hanya membahayakan konsumen, tapi juga menimbulkan kerugian besar bagi pemilik brand, mulai dari kehilangan pasar hingga ancaman tuntutan hukum. 

Tren pengawasan di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia yang kini mewajibkan nomor notifikasi BPOM juga mempertegas: tanpa izin, produk Anda tidak punya ruang untuk bersaing.

Kepercayaan konsumen saat ini dibangun dari dua hal, yakni kualitas produk dan jaminan legalitas. 

Bahkan di retail modern seperti Guardian dan Watsons, hanya brand yang sudah mengantongi izin usaha industri dan notifikasi BPOM yang bisa masuk ke katalog mereka. 

Jika Anda bercita-cita menjual secara nasional, ekspor ke luar negeri, atau mengikuti tender dan proyek pemerintah, maka legalitas adalah pintu masuknya. 

Artikel ini akan membimbing Anda memahami mengapa izin usaha sangat penting, jenis-jenis izin yang diperlukan, hingga tips praktis untuk mempercepat proses perizinan. 

Mari kita mulai dari dasarnya, mengapa izin usaha ini menjadi penentu utama masa depan brand Anda.

Mengapa Izin Usaha Industri Kosmetik Sangat Penting?

Mitra adev, pentingnya legalitas dalam industri kosmetik bukan lagi sekadar formalitas. Berdasarkan laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun 2024, lebih dari 1.200 produk kosmetik ilegal ditarik dari pasaran karena tidak memenuhi syarat izin edar dan keamanan produk. 

Jika Anda berminat untuk memulai bisnis dengan cara maklon, Klik Gambar di bawah ini untuk terhubung dengan CS Kami melalui Chat Whatsapp.

Kasus-kasus tersebut bukan hanya merugikan konsumen, tapi juga menyebabkan kerugian finansial besar bagi pemilik brand. 

Terlebih, sejak meningkatnya pengawasan distribusi kosmetik di marketplace dan toko offline, izin usaha kini menjadi gerbang utama agar produk Anda dapat bersaing secara resmi dan aman.

Dalam dunia kosmetik, kepercayaan konsumen dibangun bukan hanya dari hasil produk, tetapi juga dari jaminan keamanan dan legalitasnya. 

Izin usaha menjadi bukti bahwa produk Anda telah melalui standar produksi dan pengujian yang ditetapkan pemerintah. 

Selain itu, izin usaha industri kosmetik juga menjadi syarat wajib jika Anda ingin:

1. Menjual Produk di Marketplace dan Retail Resmi

Platform seperti Tokopedia, Shopee, hingga Sociolla kini mewajibkan brand untuk menyertakan nomor notifikasi BPOM sebagai syarat verifikasi produk. 

Tanpa legalitas tersebut, produk Anda berisiko diturunkan dari platform atau diblokir secara permanen. 

Di sektor retail modern, seperti Guardian atau Watsons, standar ini bahkan lebih ketat: hanya brand dengan dokumen izin usaha industri dan notifikasi BPOM yang dapat masuk dalam katalog mereka.

Legalitas bukan hanya akses, tetapi juga kredibilitas. Konsumen kini semakin cerdas dalam memilih produk skincare dan makeup. 

Mereka tak segan mengecek izin BPOM secara online sebelum membeli. Maka, memiliki izin resmi bukan hanya tentang lolos aturan, tapi juga tentang memenangkan kepercayaan pasar.

2. Mengikuti Tender atau Kolaborasi dengan Lembaga Besar

Mitra adev, jika Anda memiliki visi menjadikan brand Anda partner lembaga pemerintah, BUMN, atau lembaga pendidikan, maka izin usaha industri kosmetik adalah syarat mutlak. 

Hampir semua kerjasama formal – seperti pengadaan goodie bag skincare, CSR kecantikan, atau kolaborasi edukatif – mewajibkan peserta tender memiliki dokumen izin industri dan sertifikasi BPOM.

Tidak sedikit juga klinik dan rumah sakit yang kini mencari vendor skincare resmi untuk dijadikan produk pendamping treatment. 

Tanpa legalitas yang lengkap, kesempatan ini tentu akan melayang. Artinya, izin bukan hanya memudahkan operasional, tetapi membuka pintu peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan brand Anda.

3. Mengekspor Produk ke Luar Negeri

Potensi ekspor skincare Indonesia sedang naik daun. Menurut data Kementerian Perindustrian (2024), nilai ekspor kosmetik Indonesia tumbuh hingga 19% dalam setahun, terutama ke negara-negara Asia Tenggara dan Timur Tengah. 

Namun, peluang ini hanya bisa dimanfaatkan oleh brand yang telah memiliki izin industri resmi, lengkap dengan sertifikat halal dan notifikasi BPOM.

Setiap negara tujuan ekspor memiliki standar regulasi yang ketat. Jika Anda ingin produk Anda masuk ke pasar seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, atau Korea Selatan, maka dokumen legal dari Indonesia menjadi dasar pengajuan izin di negara tujuan. 

Dengan demikian, izin usaha bukan sekadar aturan lokal, melainkan paspor internasional bagi produk Anda.

4. Menghindari Sanksi Hukum, Denda, atau Bahkan Penutupan Usaha

Mitra adev, tidak memiliki izin bukan hanya membatasi pasar Anda, tapi juga mengundang risiko hukum yang serius. 

Kasus-kasus penutupan pabrik kosmetik ilegal hingga gugatan hukum karena efek samping produk tanpa izin masih sering terjadi. 

Dengan memiliki izin, Anda juga menunjukkan bahwa proses produksi dilakukan secara higienis, bahan baku teruji, dan produk telah melalui evaluasi keamanan. 

Semua ini akan melindungi Anda dari potensi tuntutan hukum, penarikan produk (recall), atau pencemaran nama brand di mata publik.

Jenis-Jenis Izin yang Dibutuhkan

Mitra adev, seiring meningkatnya perhatian pemerintah terhadap keamanan produk kosmetik, proses perizinan industri kini semakin diperketat dan diawasi secara digital. 

Dalam laporan resmi BPOM tahun 2024, disebutkan bahwa lebih dari 5.000 notifikasi produk kosmetik ditolak karena tidak memenuhi standar formula, label, atau dokumentasi legal. 

Selain itu, Kementerian Investasi juga mencatat bahwa pengajuan NIB dan Izin Usaha Industri (IUI) untuk sektor kosmetik meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir, mencerminkan pertumbuhan sekaligus kompleksitas industri ini. 

Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memahami jenis-jenis izin yang wajib dimiliki agar bisnis Anda tidak hanya legal, tetapi juga siap berkembang secara profesional.

Untuk bisa menjalankan usaha kosmetik secara legal di Indonesia, berikut beberapa izin utama yang harus Anda kantongi:

1. Sertifikat CPKB

Sertifikat CPKB adalah izin fundamental yang dikeluarkan oleh BPOM sebagai bukti bahwa fasilitas produksi Anda memenuhi standar kualitas, kebersihan, dan keamanan. 

CPKB menilai aspek seperti struktur bangunan, peralatan, alur kerja, sanitasi, hingga pelatihan karyawan. 

Tanpa sertifikat ini, produk Anda tidak akan mendapatkan notifikasi BPOM, meskipun formulanya sudah memenuhi syarat.

Mitra adev, kabar baiknya adalah jika Anda menggunakan jasa maklon seperti kami, sertifikat CPKB ini sudah otomatis tercakup. 

Kami memastikan seluruh proses produksi dilakukan di fasilitas yang tersertifikasi dan terstandarisasi, sehingga Anda bisa fokus pada pengembangan brand dan pemasaran tanpa perlu membangun pabrik sendiri.

2. Izin Industri dan Izin Usaha

Jenis izin ini dikelola melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang terintegrasi dengan Kementerian Investasi/BKPM. 

Dokumen penting yang termasuk di dalamnya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menjadi identitas legal usaha Anda dan diperlukan untuk kegiatan ekspor, pajak, serta pembukaan rekening bisnis.

Selain itu, Anda juga wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI) khusus untuk usaha manufaktur kosmetik, dan Sertifikat Domisili Usaha yang menunjukkan lokasi legal operasional bisnis Anda.

Mitra adev, kepemilikan izin ini akan memperlancar hubungan bisnis Anda dengan pihak ketiga, seperti distributor, lembaga pemerintah, atau mitra ekspor.

3. Notifikasi BPOM

Notifikasi BPOM adalah izin edar produk kosmetik yang membuktikan bahwa formula, keamanan bahan, label kemasan, dan klaim manfaat telah diverifikasi oleh regulator. 

Ini bukan sekadar formalitas, melainkan kunci utama agar produk Anda bisa dijual secara legal di seluruh Indonesia dan marketplace resmi seperti Shopee, Tokopedia, hingga Watsons.

Proses notifikasi ini melibatkan pengajuan dokumen lengkap seperti MSDS (Material Safety Data Sheet), uji stabilitas, dan informasi formula. 

Bersama adev, semua proses ini dapat difasilitasi dan diawasi oleh tim ahli kami, sehingga Anda tidak perlu repot memahami prosedur teknis yang kompleks. 

Kami bantu dari tahap registrasi hingga produk siap dipasarkan dengan legalitas lengkap.

Syarat dan Dokumen yang Harus Disiapkan

Mitra ADEV, mengikuti perkembangan regulasi BPOM terkini menunjukkan bahwa persiapan dokumen untuk perizinan kosmetik menjadi semakin ketat, PerBPOM No. 18/2024 menekankan dokumen lengkap demi menghindari penundaan notifikasi. 

Data terbaru juga mencatat bahwa proses verifikasi fisik akun badan usaha kini memakan waktu 7–14 hari kerja, sehingga pengajuan tanpa dokumen lengkap bisa tertunda berminggu-minggu. 

Oleh karena itu, memahami persyaratan dokumen bukan hanya formalitas, melainkan strategi cerdas agar proses izin Anda berjalan lancar dan efisien sejak hari pertama.

Berikut uraian lengkap dokumen yang wajib Anda siapkan sebelum mengajukan izin:

1. Profil Perusahaan dan Legalitas

• Akta pendirian perusahaan, NIB, NPWP, dan KTP direksi/pimpinan
• Surat pernyataan direksi tidak terlibat tindak pidana kosmetik
• Untuk maklon: surat rekomendasi dari UPT BPOM setempat

2. Data Fasilitas dan Produksi

• Layout fasilitas produksi, SOP, daftar peralatan
• Sertifikat CPKB (jika industri sendiri) atau perjanjian kontrak produksi dengan pabrik bersertifikat

3. Data Produk dan Legalitas Label

• Formula lengkap (nama bahan + konsentrasi), Certificate of Analysis (CoA), hasil uji stabilitas dan mikrobiologi
• Desain label kemasan sesuai pedoman BPOM termasuk klaim manfaat dan informasi lengkap

4. Dokumen Administrasi BPOM/OSS

Formulir notifikasi kosmetik (DIP), serta bukti pembayaran via sistem e‑Notifikasi atau e‑Registration.

Dengan mempersiapkan semua dokumen ini secara lengkap dan terstruktur, Anda akan meningkatkan akurasi pengajuan dan meminimalkan risiko revisi atau penolakan. 

Lebih praktis lagi, jika Anda bermitra dengan adev, sebagian besar dokumen dan administratif teknis seperti penyusunan CoA, pendaftaran akun e‑BPOM, hingga pengunggahan formulir bisa kami bantu secara komprehensif.

Alur Proses Pengajuan Izin dan Estimasi Waktu

Mitra adev, di tengah meningkatnya kesadaran konsumen akan keamanan produk dan transparansi regulasi, pemerintah Indonesia terus memperkuat sistem perizinan industri kosmetik. 

Salah satunya adalah pengoptimalan platform e‑Notification BPOM yang kini menjadi kanal resmi untuk semua proses registrasi kosmetik. 

Menurut laporan dari IzinkoS dan sistem OSS RBA, proses notifikasi kosmetik bisa diselesaikan dalam 10–15 hari kerja jika dokumen Anda lengkap, namun bisa memakan waktu hingga 30 hari jika terdapat revisi administratif atau teknis. 

Data ini memperlihatkan pentingnya menyiapkan dokumen dengan cermat agar timeline peluncuran produk Anda tidak terganggu.

Regulasi ini selaras dengan upaya BPOM untuk mempercepat proses masuknya produk legal ke pasar serta menekan peredaran produk ilegal. 

Mitra adev, dengan memahami alur dan estimasi waktu perizinan secara akurat, Anda tidak hanya bisa menghindari sanksi hukum, tetapi juga lebih siap merancang strategi peluncuran dan distribusi produk secara lebih efisien.

Berikut langkah-langkah alur proses perizinan yang bisa Anda ikuti:

1. Registrasi & Aktivasi Akun di OSS dan BPOM

Langkah awal yang wajib dilakukan adalah membuat akun OSS (Online Single Submission) serta akun di sistem BPOM. 

Untuk pelaku usaha maklon, akun dibagi menjadi head account dan sub-account (perusahaan maklon). Setelah akun aktif, Anda perlu melengkapi profil usaha dan data fasilitas produksi. 

Jika Anda memiliki pabrik sendiri, BPOM akan menjadwalkan verifikasi fisik yang umumnya berlangsung dalam waktu 7–14 hari kerja.

Proses aktivasi ini bersifat teknis namun sangat krusial. Karena jika terjadi kesalahan input atau dokumen tidak sesuai format, seluruh proses bisa tertunda. 

Mitra adev, pastikan setiap langkah Anda sudah sesuai panduan OSS & BPOM terkini untuk meminimalkan revisi.

2. Pengisian Formulir dan Unggah Dokumen

Selanjutnya, Anda perlu mengisi formulir notifikasi produk serta mengunggah dokumen pendukung. 

Dokumen ini meliputi: profil perusahaan, layout fasilitas (jika punya pabrik), SOP, sertifikat CPKB (jika produksi sendiri) atau kontrak kerja sama maklon, serta informasi produk seperti formula, klaim, label, dan desain kemasan.

Bersama adev, Anda tidak perlu repot menyiapkan semuanya sendirian. Kami membantu Anda mengurus dokumen teknis dan administrasi agar proses pengajuan berjalan lancar, termasuk memastikan data formula dan kemasan sudah memenuhi ketentuan BPOM.

3. Pemeriksaan Administrasi dan Teknis

Setelah dokumen diunggah, BPOM akan melakukan pemeriksaan administratif dan teknis. Jika data lengkap dan sesuai, notifikasi bisa disetujui dalam waktu 14–30 hari kerja. 

Namun jika terdapat kekeliruan atau dokumen tidak valid, Anda akan diminta melakukan perbaikan yang bisa memperpanjang proses hingga beberapa minggu.

Mitra adev, inilah mengapa penting memastikan semua elemen, mulai dari formula, klaim, hingga kemasan, sudah siap dan tidak multitafsir. 

Proses verifikasi ini adalah titik krusial karena menjadi penentu utama apakah produk Anda siap edar secara legal atau tidak.

4. Verifikasi Fisik Fasilitas Produksi (Jika Produksi Sendiri)

Jika Anda memiliki fasilitas produksi sendiri, BPOM akan melakukan kunjungan lapangan (audit fisik) untuk memastikan bahwa tempat produksi memenuhi standar CPKB. 

Audit ini meliputi pengecekan sanitasi, tata letak ruangan, dokumentasi produksi, hingga validasi SOP dan pelatihan tenaga kerja.

Namun jika Anda bermitra dengan ADEV sebagai maklon, proses ini bisa dilewati karena fasilitas kami sudah tersertifikasi CPKB dan siap mendukung produksi brand Anda tanpa perlu audit ulang.

5. Notifikasi Disetujui dan Nomor Registrasi Diterbitkan

Jika semua tahapan di atas lolos, BPOM akan menerbitkan nomor notifikasi resmi yang berlaku selama 3 tahun. 

Anda wajib memperbarui atau mengajukan ulang notifikasi setidaknya 30 hari sebelum masa berlaku habis. Notifikasi ini akan menjadi bukti bahwa produk Anda legal dan aman beredar di pasar.

Dengan nomor notifikasi ini, produk Anda bisa masuk ke marketplace resmi seperti Shopee, Tokopedia, hingga retail offline. Ini juga menjadi syarat utama untuk mengikuti tender pemerintah atau ekspor ke luar negeri.

Mitra adev, dengan memahami tahapan di atas, Anda bisa lebih siap menghadapi jadwal peluncuran produk, meminimalkan risiko penundaan, dan memastikan produk bisa segera masuk ke pasar dengan legalitas lengkap. 

Dan tentu saja, kami di adev siap mendampingi Anda dari awal proses hingga produk siap edar.

Jangan lewatkan juga artikel penting lainnya untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang cara punya bisnis skincare sendiri.

Tips Memperlancar Proses Perizinan

Mitra adev, berdasarkan panduan terkini dari Kreasikosmetik.com dan BPOM RI (2025), banyak pelaku bisnis kosmetik mengalami kendala dalam proses perizinan karena dua hal utama: ketidaksiapan dokumen dan kurangnya pemahaman terhadap prosedur teknis di sistem OSS serta e-BPOM. 

Hal ini menyebabkan lamanya proses notifikasi, bahkan penolakan izin yang berulang. Maka dari itu, memahami langkah strategis untuk memperlancar proses perizinan bukan hanya mempercepat waktu launching, tapi juga melindungi bisnis Anda dari risiko hukum dan kerugian finansial.

Dengan persiapan matang dan pendampingan dari pihak berpengalaman seperti adev, proses perizinan bukan lagi hambatan, melainkan fondasi penting dalam membangun brand skincare yang berkelanjutan dan terpercaya di mata konsumen, marketplace, dan investor.

Berikut tips yang bisa membantu Anda dalam proses perizinan:

1. Gunakan Jasa Konsultan atau Maklon Berpengalaman

Mengurus izin BPOM dan sertifikat CPKB memerlukan pemahaman detail terhadap regulasi teknis. 

Mitra adev, bekerja sama dengan maklon berpengalaman seperti kami akan sangat menghemat waktu dan tenaga Anda. 

Adev telah mendampingi ratusan brand skincare mendapatkan izin edar dengan lancar, berkat tim legal internal dan sistem dokumentasi terintegrasi yang kami miliki.

Dengan dukungan adev, Anda bisa fokus membangun strategi pemasaran dan desain brand, sementara semua dokumen legal hingga e-registration BPOM kami bantu proseskan secara end-to-end. 

Anda tidak perlu repot mempelajari istilah teknis atau mengisi sistem OSS sendirian, semua bisa kami dampingi.

2. Siapkan Dokumen Secara Digital dan Sesuai Format

Banyak permohonan izin ditolak hanya karena format file tidak sesuai atau dokumen tidak lengkap. 

Mitra adev, pastikan Anda menyiapkan dokumen seperti NIB, NPWP, layout pabrik (jika punya), formula produk, hingga COA dalam versi digital sesuai standar OSS dan e-BPOM.

Setiap file harus Anda cek ulang sebelum diunggah ke sistem untuk memastikan tidak ada revisi di tengah jalan. 

Ini menghindarkan Anda dari risiko penundaan akibat kesalahan administrasi yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.

3. Hindari Klaim Produk Tidak Sesuai Regulasi

Salah satu penyebab gagalnya notifikasi adalah karena klaim produk yang tidak sesuai ketentuan BPOM. 

Misalnya, menyebut produk “memutihkan kulit dalam 3 hari” tanpa bukti ilmiah atau tanpa dukungan uji efektivitas bisa dianggap misleading.

Adev akan membantu Anda memastikan semua klaim sesuai dengan data pendukung seperti hasil uji laboratorium, literatur ilmiah, dan regulasi terbaru. 

Bahkan untuk label seperti “halal”, “organic”, atau “dermatologically tested”, kami pastikan hanya digunakan jika sudah didukung sertifikasi resmi yang sah.

4. Periksa Ulang Semua Detil Formula, Label, dan Packaging

Mitra Adev, detail kecil bisa berdampak besar. Sebelum mengajukan notifikasi, pastikan semua data seperti INCI name bahan aktif, dosis, batas aman, serta desain label sudah benar dan tidak menyalahi aturan kemasan kosmetik yang ditetapkan BPOM.

Jika Anda maklon di adev, kami bantu review desain packaging dan label agar sesuai standar yang berlaku. 

Kami juga pastikan formula Anda tidak mengandung bahan terlarang atau dosis yang melampaui ambang batas, serta didukung COA dan stability test yang valid untuk memperkuat permohonan Anda.

5. Update Terus dengan Regulasi Terkini dari BPOM & Kemenperin

Peraturan terus berubah. Misalnya, pada awal 2025 BPOM mewajibkan QR code pada semua kemasan kosmetik untuk mendukung transparansi dan tracking produk. 

Kemenperin pun memperbarui syarat sertifikat IUI yang kini terintegrasi dengan sistem NIB berbasis risiko.

Mitra adev, pastikan Anda tidak tertinggal informasi. Ikuti update langsung dari situs resmi, webinar reguler, atau biarkan tim adev yang membantu Anda meng-update semua regulasi yang relevan. 

Kami aktif memantau perubahan regulasi untuk memastikan setiap produk klien kami tetap comply dan siap edar tanpa kendala.

Penutup

Mitra adev, di era industri kecantikan yang semakin kompetitif dan diawasi ketat, izin usaha industri kosmetik bukan hanya tentang mematuhi regulasi, tapi juga strategi membangun kepercayaan, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing brand Anda. 

Mulai dari akses ke marketplace, peluang ekspor, hingga kerja sama dengan institusi besar, semuanya berpijak pada satu hal: legalitas yang kuat dan terverifikasi. 

Melalui panduan ini, Anda telah mengetahui bahwa pengurusan izin bukan proses yang rumit jika dilakukan dengan persiapan matang dan pendampingan dari pihak berpengalaman.

Jika Anda siap membangun bisnis skincare yang aman, terpercaya, dan berizin lengkap, adev hadir sebagai solusi maklon kosmetik terintegrasi. 

Kami bantu Anda dari formulasi, produksi, hingga pengurusan izin edar BPOM dan sertifikasi halal, semua dijalankan di fasilitas bersertifikasi CPKB.

Lihat katalog layanan lengkap adev di sini dan temukan bagaimana kami bisa membantu merealisasikan brand kosmetik impian Anda secara legal dan profesional.

Apabila anda tertarik memulai bisnis dengan cara maklon, maka kami rekomendasikan melihat katalog produk maklon atau promo paket maklon kami sehingga Anda mendapatkan harga dan penawaran terbaru bulan ini Juli 2025!